nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa saat ini cetak biru pendidikan sedang disusun dan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  

Untuk kenaikan penghasilan penyesuaian tunjangan kinerja TNI/Polri, ia menjelaskan kalau tahun ini akan dilakukan sesuai evaluasi bersama TNI/Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Hal ini disampaikannya dalam pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 pada Rabu (11/7) di ruang rapat Banggar DPR. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Dalam rapat tersebut, dibentuk empat Panitia Kerja (Panja) yaitu Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja RKP dan Prioritas Anggaran, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui laporan keempat Panitia Kerja (Panja) untuk dipakai sebagai dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2019. 

Menkeu juga menyebutkan terkait penanganan bencana alam, Kementerian Keuangan sedang menyusun instrumen pembiayaan seperti mekanisme asuransi yang bisa ditarik saat mengalami bencana alam agar dapat menangani bencana dengan lebih cepat.  

“Untuk Basarnas, kami sepakat bahwa bencana nasional yang berasal dari bencana alam merupakan adalah suatu yang harus kita tangani secara jauh lebih sistematis dan institusional,” ujarnya.  

Mengenai pengawasan DAK Fisik, Menkeu menerangkan saat ini telah ada aplikasi monitoring yang tidak hanya mencantumkan angka anggaran tetapi juga foto lokasi DAK fisik tersebut.(p/ab)